SISTEM EKONOMI INDONESIA dan PENDAPATAN NASIONAL, PERTUMBUHAN, DAN STRUKTUR EKONOMI

Sistem Ekonomi Indonesia

3.1 PENGERTIAN SISTEM
System pada dasarnya adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek (objek) serta kelembagaan dalam suatu tantanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah system dapat berupa orang orang atau masyarakat, untuk suatu system social mahluk mahluk hidup suatu system kehidupan, barang atau alat untuk suatu sitem peralatan, atau kumpulan fakta untuk sebuah system informasi bahkan kombinasi dari subjek subjek tersebut. Perangkat kelembagaan meliputi lembaga atau wadah subjek (objek) itu berhubungan, cara kerja dan mekanisme yang menjalin hubungan subjek (objek) jadi serta kaidah atau norma yang mengatur hubungan subjek (objek) tersebut agar serasi. Sebagai suatu organisasi setiap system tertentu mempunyai tujuan tertentu. Kaidah atau norma bisa berupa aturan atau peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Untuk suatu system yang menjalin hubungan antara sesama. Kadiah itu juga bisa aturan aturan teknis untuk suatu sitem yang menjalin hubungan antarkomponen sebuah atau perlengkapan. System bukan sekedar kumpulan subjek (misalnya kumpulan prang atau msyarakat)bukan juga kumpulan lembaga atau organisasi. Sebuah system adalah kumpulan dari semua itu, mencangkup subjek (objek) dan perangkat kelembagaan yang membentuknya.
Setiap system jika dirinci memiliki sub system yakni system sistem yang lebih kecil. Sebalikinya setiap system pada hakekatnya senantiasa merupakan bagian suparasistem kehidupan social kemasyarakatan.

3.2 SISTEM EKONOMI DAN SISTEM POLITIK
System ekonomi adalah suatu system yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi atar manusia dengan seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam bidang ekonomi. Suatu system ekonomi tidaklah berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan falsafah pandangan dan pola hidup masyarakatnya yang berpijak. Olehkarnanya bukanlah hal yang mengherankan apabila dalam suatu perjalanan atau penerapan system ekonomi dalam suatu Negara akan berjalan mulus apabila lingkungan kelembagaannya mendukung. Didunia ini terdapat kecendrungan umum bahwa system ekonomi disebuah Negara “bergandengan tangan” dengan system politik di Negara bersangkutan, idiologi ekonomi berjalan seiring dengan idiologi politik.
Sistem politik suatu Negara dikatakan bersifat khas, sehingga bisa dibedakan dari system ekonomi yang berlaku atau diterapkan dinegara lain berdasarkan beberapa sudut tinjauan seperti:
1. System kepemilikan atau factor factor produksi
2. Keleluasaan masyarakat saling berkompotensi satu sama lain
3. Kadar peranan pemerintah dan mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.
3.3 KAPITALIS DAN SOSIALISME
Ada dua macam system ekonomi yang dikenal yaitu ekstrem, system ekonomi kapitalis dan sitem ekonomi sosialis. System ekonomi kapitalis mengakui pemilikan individual atas dasar sumber daya sumber daya ekonomi atau factor faltor produksi. Prinsip ‘’keadilan’’ yang dianut oleh system ekonomi kapitalis adalah “setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya”. Campur tanggan pemerintah atau Negara sangat minim. Pemerintah lebih berkedudukan sebagai “pengamat” dan pelindung perekonomian. Prinsip keadilan yang dianut oleh system ekonomi sosialis ialah “setiap orang menerima imbalan sama”. Kadar campur tangan pemerintah sanggat tinggi. Justru pemerintahlah yang menentukan dan merencanakan tiga persoalan pokok ekonomi [ what (apa yang harus diproduksi), how (bagaimana memproduksinya) dan for whom (untuk siapa diproduksi)].
Dalam terminology teori mikroekonomi kapitalis suatu system ekonomi yang menyadarkan diri sepenuhnya pada mekanisme pasar, prinsip laissez faire (persaingan bebas) meyakini kemampuan yang menuju efensiesi ekonomi. System ekonomi sosialis adalah bahwa system ini bukanlah system ekonomi yang tidak memandang penting peranan capital. System ekonomi campuran diterapkan oleh Negara Negara berkembang atau Negara Negara dunia ketiga. Dalam arti kadar kapitalismenya selalu lebuh tinggi atau berbobot sosialismenya.

3.4 PERSAINGAN TERKENDALI
Indonesia mengakui pemilikan individual atas factor factor produksi, kecualiuntuk sumber daya. Sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Hal ini sebagaimana diketahui bersama, diatur dengan tegas oleh Pasal 33 UUd 1945. Jadi secara konsistional system ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan sosialisme. Kompotensi untuk memperbaiki taraf kehidupan. Berkenaan dengan kompotensi antar indiviu, pemerintah tidak membatasi pilihan seseorang untuk memasuki bidang pendidikan yang diminatnya. Tetapi juga tidak membiarkan orang orang memasuki bidang pendidikan yang sudah jauh dari pasar tenaga kerja. Jadi tidak sepenuhnya dilepas kepada pihak swasta, juga bukan sekedar menyedihkan anggaran atau subsidi dana pendidikan sebagaimana yang berlangsung pada umumnya di Negara Negara kapitalis.
Namun untuk menghindari persaingan tidak sehat dalam pasar barang tertentu yang sudah jenuh, pemerintah mengendalikannya dengan membuka prioritas-prioritas bidang usaha. Sangat terbuka peluang bagi setiap pekerja/ pemodal untuk mendapatkan imbalan lebih. Iklim persaingan berekonomi dan kompotensi berbisnis di Indonesia bukanlah persaingan yang berlepas-lepas, melainkan persaingan yang terencana-terkendali. Dalam system ekonomi kapitalis persaingan bersifat bebas tanpa kendali pemerintah. sedangkan dalam system ekonomi sosialis, perencanaan terpusat, sehingga persaingan praktis terkendali, atau bahkan tidak ada sama sekali. Indonesia tidak demikian.indonesia tidak sepenuhnya menyediakan perekonomian pada mekanisme pusat.

3.5 KADAR KAPITALISME DAN SOSIALISME
Unsur- unsur kapitalisme dan sosialisme jelas terkandung dalam pengorganisaian ekonomi Indonesia. Untuk melihat seberapa tebal kadar masing-masing “isme” mewarnai perekonomian, dari dua pendekatan. Pertama mewarnai perekonmian dari dua pendekatan pemerintah atau Negara dalam struktur perekomomian. Kedua pendekatan sejarah yakni dengan menelusuri bagaimana perekonomian bangsa diorganisaikan dalam waktu kewaktu.
Untuk mengukur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan pendekatan factual-struktural menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian bangsa diorganisaikan dari waktu ke waktu. Untuk mengukur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian bangsa dengan pendekatan factual-struktural, dapat digunakan kesamaan agregat Keynesian berumuskan Y=C+I+G+(X-M). kesamaan ini merupakan rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Rumus ini memiliki fungsi :
C : pengeluaran konsumsi masyarakat
I : pengeluaran investasi
G : pengeluaran konsumsi pemerintah
X dan M : melambangkan export dan impor
Peranan pengeluaran konsumsi pemrintah relative konstan atau stabil. Peranan pemerintah dalam perekonomian tidak cukup hanya dilihat melalui variable G. Hal ini mengingat didalam I sesungguhnya terdapat pula unsure investasi pemerintah. Begitupun halnya dengan variable (X-M), selisih ekspor-impor. Dapat disimpulkan bahwa peranan konsumtif pemerintah tidak semakin membesar, bahkan cenderung menurun. Dan keterlibatan pemerintah dalam mengatur sector-sektor produksi dan berbagai kegiatan bisnis, terutama dalam hal penentuan harga dan tata niaga. Nyaris di semua sector dan segala kegiatan bisnis, pemerintah turut terlibat sebagai “pemain” dalam percaturan ekonomi. System ekonomi campuran dengan persaingan terkendali agaknya merupakan system ekonomi yang tepat untuk mengelola perekonomian Indonesia. Derasnya arus globalisiasi bersamaan dengan bubarnya sejumlah Negara komunis utama yang bersistem ekonomi sosialisme, telah menggiring Indonesia tersesat arus kapitalisme






PENDAPATAN NASIONAL, PERTUMBUHAN, DAN STRUKTUR EKONOMI
Prestasi ekonomi suatu bangsa atau Negara dapat dinilai dengan berbagai ukuran agragat. Prestasi tersebut diukur melalui sebuah besaran dengan istilah Pendapatan Nasional. Pendapatan nasional bukan hanya berguna untuk menilai perkembangan ekonomi suatu Negara dari waktu ke waktu, tetapi juga membandingkannya dengan Negara lain. Pendapatan nasional selanjutnya dapat pula diperoleh ukuran turunan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional selanjutnya dapat pula diperoleh perkapita

4.1 KONSEP-KONSEP PENDAPATAN NASIONAL INDONESIA
Dalam arti sempit pendapatan nasional adalah terjemahan langsung dari nasional income. Dalam arti luas pendapatan nasional menujuk ke PDB, GDP, PNB, GNP, PNN, NNP. Teori makroekonomi menjelaskan dengan rinci pengertian dari masing-masing konsep dalam hal ini istilah pendapatan nasional digunakan dalam arti luas, sehingga ia dapat merujuk ke salah satu dari konsep-konsep tadi. Kecuali disebutkan spesifik, kita akan menggunakan istilah pendapatan nasional untuk menyatakan secara umum prestasi ekonomi suatu bangsa dan negra.
4.1.1 METODE PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
Di Indonesia data mengenai pendapatan nasional dikumpulakan dan dihitung serta disajikan oleh biro pusat statistic. Perhitungan pendpatan nasional Indonesia dimulai dengan PDB. Menurut pendekatan PBD adlah jumlah balas jasa yang diterima oleh factor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi di wilayah suatu Negara dalam jangka waktu setahun. Balas jasa yang diterima oleh factor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi di wilayah suatu Negara dalam jangka waktu satu tahun. Balas jasa produksi dimaksud meliputi gaji dan sewa tanah, bunga moda; dan keuntungan. PBD juga mencakup penyusutan dan pajak-pajak tak langsung. Menurut pendekatan pengeluaran, PBD jumlah seluruh komponen permintaan akir meliputi penggeluaran konsumsi rumah tangga, pembentukan modal, pengeluaran konsumsi pemerintah dan ekspr neto. PNB adalah produk domestic bruto ditambah pendapatan neto atas factor atas luar negri. Pajak tak langsung jumlah seluruh pajak tak langsung yang dipunngut pemerintah dikurangi jumlah seluruh subsidi yang diberikan pemerintah. PNN atas dasar biaya factor produksi inilah yang disebut dengan pendapatan nasional.
4.1.2 METODE PENGHITUNGAN PERTUMBUHAN RIIL
PDB, PNB,PNN, dan PN secara umum disebut agregat ekonomi. Ada tiga metode untuk mengubah angka menurut harga berlaku menjadi angka konsisten yaitu
1) Metode revaluasi : menilai produksi masing-masing tahun dengan menggunakan harga tahun tertentu yang dijadikan tahun dasar
2) Metode ekstrapolasi : memperbaruhi nilai tahun dasar sesuai dengan indeks produksi atau tinggkat pertumbuhan riil dari tahun sebelumnya.
3) Metode deflasi: membagi nilai masing-masing tahun dengan relative yang sesuai.
4.1.3 METODE PERHITUNGAN NILAI TAMBAH
Nilai tambah adalah selisih anatara nilai akir suatu produk dengan bahan bakunya. Nilai tambah yang dihitung menurut harga tahun yang berjalan disebut nilai tambah menurut harga berlaku. Nilai tambah harga tahun yang berjalan disebut nilai tambah menurut harga berlaku. Menghitung nilai tambah menurut harga konstan terdapat empat macam yaitu :
1) Metode deflasi ganda : nilai tambah dilakukan jika keluaran menurut harga konstan dihitung dari perhitungan keluran menurut harga konstan atau langsung menggunakan indeks produksi yang sesuai
2) Metode ekstrapolasi: langsung dilakukan dengan mengunakan perkiraan-perkiraan dari perhitungan keluaran menurut harga konstan atau langsung menggunakan indeks produksi yang sesuai.
3) Metode deflasi komponen : pendapatan yang dillakukan dengan cara mendeflasikan komponen-komponen nilai tambah atas pendapatan yang membentuk unsur nilai tambah atas pendapatan-pendapatan yang membentuk unsur nilai tambah.

PENDAPATAN PERKAPITA DAN KEMISKINAN
Pertumbuhan ekonomi yang membentuk angka dihitung berdasarkan nilai produk domestic bruto bukan semata-mata menujukan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Tambahan perkapita tidak sepenuhnya teralokasi kepada penduduk, sehingga menambah pendapatan dan meningkatkan kemakmuran mereka sebagian teralokasi kepada penduduk baru. Pendapatan perkapita memang bukan merupakan satu-satunya tolak ukur untuk menilai tingak kemakuran suatu bangsa atau kesejahteraan rakyat sebuah Negara. Pendapatan perkapita adlah sebuah kosep rata-rata, belum menghiraukandistribusinya dikalangan penduduk. Penilaian kesejahteraan penduduk sebuah negri tidak cukuphanya dengan melihat besar kecilnya pendapatan perkapita. Semua tolak ukur yang berpendepkatan nonekonomi maupun yang berpendekatan ekonomi, dan untuk yang berpendekatan ekonomi baik yang ditnjau dari aspek pendapatan maupun yang ditinjau dari aspek nonpendapatan haruslah dilihat serta digunakan secra komplementer dan bukannya secara alternative atau subsitutif.
Tinggakat kesejahteraan penduduk dapat pula dilihat melalui aloakasi pengeluaran konsumsinya. Semakin sejahtera penduduk suatu negri semakin kecil pengeluaran konsumsinya untuk pembelian bahan pangan. Pembangunan dimasa dating tak pelak harus mampu mengentaskan lebih banyakdan lebih cepat lagi jumlah penduduk miskin. Kaum wirasuasta merupakan kebanggan nasional. Guna mengurangi kemiskinan maka, selain tindakan nyata melaui program-program pembangunan untuk itu, perlu diciptakan prakondisi yang mendukungnya.
4.4 STRUKTUR EKONOMI INDONESIA
Struktur ekonomi dapat dilihat setidaknya berdasarkan empat macam sudut tinjauan yaitu :
1. Tinjauan maktro-sektoral
2. Tinjauan keruangan
3. Tinjauan penyelenggaraan kenegaraan
4. Tinjauan birokasi